close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Kasus stunting dan jumlah kemiskinan ekstrem di Jambi turun signifikan pada 2022. Alinea.id/Oky Diaz
icon caption
Kasus stunting dan jumlah kemiskinan ekstrem di Jambi turun signifikan pada 2022. Alinea.id/Oky Diaz
Nasional
Selasa, 18 April 2023 17:57

Kasus stunting dan kemiskinan ekstrem di Jambi turun, apa strateginya?

Menko PMK meminta Pemprov Jambi tidak berpuas diri, tetapi memacu lebih cepat agar berkontribusi besar.
swipe

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam menekan angka kasus kerdil (stunting) dan kemiskinan ekstrem. Pangkalnya, menjadi salah satu daerah dengan kemajuan pesat.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, stunting di Jambi mencapai 18%. Artinya, turun 4,4% dibandingkan tahun 2021 sebesar 22,4%. Angka prevalensi stunting nasional saat ini 21,6%. 

Jambi juga tergolong provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah nasional sebesar 1,16% pada 2022. Diperlukan upaya menuju 0%kemiskinan ekstrem pada 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem nasional saat ini sebesar 2,04%.

"Jambi mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam menangani stunting maupun kemiskinan ekstrem, tetapi kita jangan terus berpuas diri. Kita harus memacu lebih jauh, lebih cepat, lebih tinggi capaiannya supaya Jambi dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya kita untuk menangani stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional," tutur Muhadjir.

Dirinya meminta Pemprov Jambi meningkatkan kolaborasi dengan menggandeng pemangku kepentingan, baik swasta maupun lembaga pendidikan, dalam merumuskan program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Demikian disampaikannya saat "Roadshow Dialog Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jambi" secara daring, Senin (14/4).

Muhadjir lantas menyinggung optimalisasi dana desa dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Jambi. Pemanfaatannya bisa dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan, semisal bantuan sosial (bansos), penyediaan sanitasi air bersih, hingga bantuan bagi UMKM. 

"Dana desa ini kita bisa gunakan untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang bisa diarahkan menjadi program padat karya, di mana melibatkan keluarga miskin ekstrem dalam pengerjaannya sehingga mereka memiliki penghasilan yang layak," urainya.

Pada kesempatan sama, Gubernur Jambi, Al Haris, memaparkan, penurunan stunting berkat dukungan dunia usaha melalui dana corporate social responsibility (CSR) serta pemberian bantuan berupa pelatihan kader posyandu, penyediaan antropometri kit, dan pemberian makanan tambahan. Lalu, pelaksanaan Program Bapak Asuh Anak Stunting.

"Program Bapak Asuh Anak Stunting yang kita terapkan dengan melibatkan para stakeholder dari unsur TNI/Polri dan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengedukasi para orang tua terkait pola asuh yang baik terhadap anak serta pemberian makanan tambahan kaya akan gizi yang cukup bagi anak stunting," paparnya.

Sekda Kerinci, Zainal Efendi, menambahkan, penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara simultan. Konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif serta didukung data sasaran yang terintegrasi.

"Konvergensi program dan pemberdayaan masyarakat terus kita lakukan. Selain itu, pemberian perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan nasional, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem," ungkapnya.

Kegiatan turut dihadiri Pj. Bupati Tebo, H. Aspan; Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Hariyanto; Pj. Bupati Muaro Jambi, Bachyuni Deliansyah; Pj. Bupati Sorolangun, Henrizal; Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat; Wali Kota Jambi, Syarif Fasha; Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Alvia Santoni; Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Apriyanto; Wakil Bupati Merangin, Mashuri; dan Sekda Batanghari, Muhammad Azan.

Lalu, diikuti perwakilan kementerian/lembaga terkait, di antaranya Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Kemendes PDTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian PUPR, Kementerian Agama (Kemenag), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

img
Fatah Hidayat Sidiq
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan